uu 24 tahun 2013. Tempat Penetapan. uu 24 tahun 2013

5 kematian. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;Undang - Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bidang. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG. Peraturan Perundang-undangan. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas. peran LKS sebagai penjamin para warga marjinal untuk mendapatkan identitas kependudukan sesuai dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan. Tempat Penetapan. Konsultasi Langsung melalui Loket Informasi. BAB II Lalu Lintas Devisa. TENTANG. § UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 13 Th 2003 ttg Ketenagakerjaan § UU No 40 Th 2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional § UU No 24 Th 2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Untuk kepesertaan JKP, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan integrasi data kepesertaan JKP palimh lama 6 (enam). 24. Lalu akan melakukan serangan dengan melakukan judicial review terhadap UU 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan," imbuhnya. c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan2014. Lebih Detail; 02 February 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012. Laporan Aset Dinas Pariwisata Kota Padang. Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”) yang mengatur tentang jaminan kecelakaan kerja, kami akan membahas mengenai jaminan kecelakaan kerja yang diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang. KETENTUAN UMUM 2. peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ketentuan mengenai: a. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, baik segi substansi materiilnya maupun dari segi kuantitasnya, maka perlunya untuk mengkaji dan. Status: Hanya untuk pelanggan. 5. ˈdo. U. 76 TLN No. Biaya / Tarif. 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 24/2009 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia “wajib” digunakan di berbagai ranah formal dan ruang-ruang publik. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut. Tahun. Tipe Dokumen. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 2002/ No. PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Semua KTP elektronik untuk seluruh WNI masa berlakunya seumur hidup dan pasal 101 huruf c UU 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa. Lebih Detail; 09 February 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan (dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) tidak dipungut biaya,” tegas Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini. bahwa untuk mewujudkan tujuan. by dwi_wahyudi_36 in Types > Legal forms, undangundang dan administrasi kependudukanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan [I:1:1] BASISHUKUM beta. Buka File. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. 2013 download: 85 analisis dan evaluasi ketenaganukliran. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013: SubJudul: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN:. 05 Mei 2019 / By Admin / Didownload 1. Tahun. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Diubah dalam Penjelasan atas UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan pada Penjelasan Umum alinea 3 yang berbunyi : " Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam pasal 64 ayat ( 4 ) yakni berlaku 5 ( lima ) tahun menjadi seumur hidup , sepanjang tidak adanya. Beberapa perubahannya diantaranya, pelaporan kelahiran penduduk yang semula dilakukan di instansi pelaksana tempat kelahiran bayi, dirubah menjadi. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 24 Tahun 2013). Kategori Download. Tempat Penetapan. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. 2. (2015). Permasalahan Dalam Analisis dan Evaluasi UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini dapat diinventarisir berbagai permasalahan yang signifikan dan perlu menjadi perhatian untuk dikritisi, diantaranya adalah : 1. Yang terakhir, UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK disahkan pada tanggal 1 September 2020. id – Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 1342 View. PEMERINTAHAN DAERAH. 000. Tantangan Internal Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum. Namun jika koefisien. Foto: kutipan UU No 24 Tahun 2013 Pasal 64 ayat 5. UU No. Bupat_i WOriOSObO Nomot 25 2010 Pet unjuk Pela_ksanaan Kabupaten 6 2009 d u Eupati Won OSObO Nomor 15 2023 Tentang Atas Bupati Nomot. Permendikbudristek 31 tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan. Download: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 PDF. 24 . 24 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaan UU tersebut masih mengacu pada PP No. UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. 2014. Telp. Peraturan Perundang-undangan. 4 Tahun 2013 tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS. UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. IKU. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. keadilan;UU No. Pelayanan Adminduk Keliling Desa Sehari Jadi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare pada hari Selasa, 01 Oktober 2019. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dec 24, 2013 · 24 December 2013 Admin PDIP Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dianggap sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia. 24 Tahun 2013 dilakukan pada instansi pelaksana ditempat sesuai domisili KTP. 24. 14 Tahun 2008; UU No. UMUM Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subyek hukum internasional lain. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Undang - Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang – Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang – Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. analisis dan evaluasi undang-undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2011 download: 95. 54 Tahun 2013 (X). 24 Tahun 2013). 48 WIB; Nurhidayatuloh. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Fax. (R. Dec 24, 2013 · Download: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 PDF. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2003. NOMOR 49 TAHUN 2013 . SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN. Indikator Kinerja Utama. E, 2014) Adapun perlindungan data pribadiPasal 2 dan 3 UU No. NOMOR 23 TAHUN 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas. ABSTRAK: APBN TA 2013 yang diundangkan berdasarkan UU No. Tentang. Dengan berlakunya. UU 24 TAHUN 2013. E. Tanggal Penetapan 27 April 2023. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pengujian UU No. di Lihat 3403 kali . CARI. nɛ. Nomor. Indonesia Tahun 200Nomor 18 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Penjelasan Umum UU 24 tahun 2009. 2013 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. bahwa untuk memenuhi. Peraturan Pemerintah : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 down load. Ada pun dasar hukum KIA antara lain Pasal 27 UU No. BENDERA NEGARA 3. (2019). 43 TAHUN 2013 . 2016 UU-15 Th2016) •UU 40 Th 2011 & UU 24 Th 2011 Ttg SJSN & BPJS LANDASAN KONSTITUSIONIL •PP 50 Th 2012 ttg PenerapanSMK3 •PP 88 Th 2029 ttg. 2014 No. tahun sejak diundangkan. FILE;. Submit Search . 23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. UU No. Artikel utama: Daftar. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; f. Penjelasan atas undang-undang nomer 24 tahun 2013. Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. 2019. 24 Tahun 2000. 24, LN. pdf. Jogloabang. NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006. NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pamenang No. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan. 26 Tahun 2016; UU Dan PP. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. METADATA PERATURAN. 25. Undang-undang (UU) No. pdf. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: a. Menurutnya pasal 61 ayat (2) UU No. 110, TLN NO. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 8. 232. 15 Tahun 2004 dan Pasal 30. NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 24 TAHUN 2002 . UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran. Download 5358-19__uu__no_24_th_2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Sehingga dengan asumsi rumus sama maka perhitungan pesangon adalah: 1 x (2 x 9 + 1 x 10) = berarti 28 kali. Kemudian diatur kembali dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 (PERMENDAGRI Nomor 108, 2019) pada pasal 61 tentang pencatatanNOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. FullText Rincian 62 . sanksi administrasi yang dikenakan adalah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391); 3. Penanggulangan bencana dalam. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ke Undang-Undang No. Berikutnya adalah lampiran dari Permendikbud nomor 24 Tahun 2016 yang berisi tentang. Ketentuan Pokok (Pokok Bahasan UU No. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 61 ayat (1), (2) dan Pasal 64 ayat (1), (2) UU Adminduk bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. “ Pemanfaatan data kependudukan digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal tertuang pada UU 24 Tahun 2013 pasal 58 ayat 4 dan Data perseorangan maupun data kependudukan wajib disimpan dan dilingdungi. 2014.